UU Ketenagakerjaan Baru bagi UMKM: Siap Bayar Lebih Mahal di 2026?

UU ketenagakerjaan baru bagi UMKM membawa kabar yang tidak seragam. Usaha mikro dan kecil masih mendapat beberapa keringanan, sedangkan usaha menengah praktis diperlakukan seperti perusahaan besar. Di sisi lain, ada kewajiban yang berlaku untuk semua skala usaha tanpa pengecualian, mulai dari kontrak kerja sampai istirahat panjang.

Artikel ini merangkum 9 kewajiban yang paling terasa bagi pemilik UMKM, lengkap dengan pasalnya, simulasi pesangon, dan checklist yang perlu selesai sebelum tenggat 28 Oktober 2027.

Apa itu UU Pelindungan Ketenagakerjaan dan sejak kapan berlaku?

UU Pelindungan Ketenagakerjaan adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026, yang disahkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026 serta berlaku hari itu juga. UU ini mencabut seluruh UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan klaster ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Bagaimana nasib PP 35/2021 dan PP 36/2021?

Peraturan pelaksana yang lama, termasuk PP 35/2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, dan PHK serta PP 36/2021 tentang Pengupahan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU baru (Pasal 310). Artinya, ketentuan PP lama yang berbeda dengan UU 27/2026, misalnya PKWT 5 tahun, tidak bisa lagi dijadikan pegangan.

Pemerintah wajib menerbitkan peraturan pelaksana baru paling lama 1 tahun sejak UU diundangkan (Pasal 312). Selama PP baru belum terbit, beberapa detail teknis masih menunggu, tetapi kewajiban pokok dalam UU sudah berlaku.

Tenggat yang perlu dicatat UMKM

Sebelum masuk ke daftar kewajiban, langkah pertama adalah memastikan usaha Anda masuk kelas mana.

Mikro, kecil, atau menengah: mengapa kelas usaha menentukan beban Anda?

UU 27/2026 memberi keringanan hanya untuk usaha mikro dan kecil, yaitu pengecualian dari upah minimum, pesangon berdasarkan kesepakatan, dan pengecualian dari dana cadangan pesangon. Usaha menengah tidak menerima keringanan tersebut, sehingga kewajibannya hampir sama dengan perusahaan besar.

Kriteria UMKM menurut PP 7/2021

Kelas usaha ditentukan oleh PP Nomor 7 Tahun 2021 (Pasal 35), berdasarkan modal usaha (di luar tanah dan bangunan) atau hasil penjualan tahunan.

Keringanan apa saja yang hilang saat usaha naik kelas?

Konsekuensinya, usaha yang omzetnya baru melewati Rp15 miliar per tahun langsung kehilangan keringanan tersebut. Jika Anda sedang menyiapkan badan usaha untuk ekspansi, panduan pendirian PT perorangan dan PT biasa untuk UMKM membantu memetakan bentuk usaha yang tepat.

Kewajiban 1–2: PKWT lebih ketat, masa percobaan tetap berbayar

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kini paling lama 2 tahun dan hanya bisa diperpanjang 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun, sehingga totalnya maksimal 4 tahun (Pasal 82). Sebelumnya PP 35/2021 mengizinkan PKWT hingga 5 tahun. PKWT juga wajib dicatatkan paling lambat 3 hari kerja setelah ditandatangani.

Aturan PKWT yang wajib dicek ulang

1. Tertulis dan berbahasa Indonesia. PKWT wajib tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf latin; bila dibuat dwibahasa, versi Indonesia yang berlaku (Pasal 83).
2. Tidak tertulis = karyawan tetap. PKWT yang tidak dibuat tertulis demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) (Pasal 85).
3. Tanpa masa percobaan. Masa percobaan dalam PKWT batal demi hukum dan masa kerjanya tetap dihitung (Pasal 86).
4. Hanya untuk pekerjaan tidak tetap. PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap demi hukum menjadi PKWTT (Pasal 87 ayat 2 dan 5).
5. Dicatatkan dalam 3 hari kerja ke pemerintah pusat atau daerah, dan dapat diakses pekerja serta pengawas (Pasal 87 ayat 3–4).
6. Pemberitahuan perpanjangan secara tertulis paling lambat 7 hari sebelum PKWT berakhir (Pasal 82 ayat 3).
7. Uang kompensasi tetap wajib dibayar saat PKWT berakhir (Pasal 88).

Masa percobaan dan larangan menahan ijazah

Masa percobaan hanya boleh untuk karyawan tetap (PKWTT), paling lama 3 bulan, wajib dicantumkan tertulis, dan upahnya paling sedikit 75% dari upah jabatan serta tidak di bawah upah minimum (Pasal 92). Membayar upah lebih rendah atau tidak mendaftarkan jaminan sosial selama masa percobaan diancam pidana penjara paling lama 2 tahun (Pasal 274).

UU belum menjelaskan bagaimana syarat “tidak di bawah upah minimum” diterapkan pada usaha mikro dan kecil yang dikecualikan dari upah minimum. Sambil menunggu PP, posisi paling aman adalah membayar upah masa percobaan tidak lebih rendah dari upah yang disepakati sesuai Pasal 144.

Praktik menahan ijazah sebagai jaminan kini dilarang, kecuali ijazah yang diperoleh dari pelatihan yang dibiayai pemberi kerja berdasarkan perjanjian tertulis (Pasal 78). Sanksinya berupa peringatan, denda administratif, atau pembatasan kegiatan usaha, dan ijazah tetap wajib dikembalikan (Pasal 79).

Kewajiban 3: upah usaha mikro dan kecil kini berpatokan pada upah minimum

Usaha mikro dan kecil tetap dikecualikan dari upah minimum, tetapi upah yang disepakati dengan pekerja paling rendah 50% dari upah minimum yang berlaku (Pasal 144). Patokan ini menggantikan PP 36/2021 yang memakai 50% rata-rata konsumsi masyarakat provinsi. Tidak membayar upah sesuai kesepakatan dikenai peringatan tertulis dan/atau denda administratif (Pasal 145).

Struktur dan skala upah juga wajib

Pasal 146 mewajibkan pengusaha menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, lalu melampirkannya dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Teks pasal ini tidak memuat pengecualian untuk usaha mikro dan kecil. Pelanggarannya dapat dikenai peringatan, denda administratif, atau pembatasan kegiatan usaha (Pasal 147).

Dua hal lain ikut memengaruhi penggajian. Jika upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, upah pokok minimal 75% (Pasal 150). Keterlambatan membayar upah karena kesengajaan atau kelalaian dikenai denda persentase tertentu (Pasal 135 ayat 6).

Kewajiban 4–5: istirahat panjang wajib, cuti melahirkan, dan lembur

Pemberi kerja kini wajib memberi istirahat panjang 30 hari kalender setelah pekerja bekerja 5 tahun berturut-turut (Pasal 118 ayat 2 huruf c). Di bawah UU Cipta Kerja, istirahat panjang hanya “dapat” diberikan oleh perusahaan tertentu. Tidak memberikan istirahat dan cuti diancam pidana penjara paling lama 1 tahun (Pasal 282).

Cuti melahirkan dan cuti pendampingan

Pekerja perempuan berhak cuti melahirkan paling singkat 3 bulan, dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan bila ada kondisi khusus yang dibuktikan surat keterangan dokter (Pasal 121). Upah dibayar penuh untuk 3 bulan pertama dan bulan keempat, lalu 75% untuk bulan kelima dan keenam (Pasal 123).

Pekerja laki-laki berhak cuti pendampingan istri melahirkan 2 hari, dan dapat ditambah paling lama 3 hari (Pasal 124). Bagi usaha kecil dengan sedikit staf, biaya terbesarnya biasanya ada pada pengganti sementara selama cuti panjang ini. Tidak memberi cuti melahirkan diancam pidana penjara paling lama 4 tahun (Pasal 284).

Lembur: batas sama, bukti makin penting

Batas lembur tetap paling lama 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Lembur wajib disetujui pekerja dan diperintahkan secara tertulis atau melalui media digital (Pasal 116). Upahnya 1,5 kali upah sejam untuk jam pertama dan 2 kali untuk jam berikutnya, dengan upah sejam = (upah pokok + tunjangan tetap) ÷ 173.

Tidak membayar upah lembur diancam pidana penjara paling lama 1 tahun (Pasal 281). Simpan perintah lembur melalui email atau aplikasi pesan sebagai bukti.

Kewajiban 6: alih daya hanya untuk 4 jenis jasa penunjang

Alih daya (outsourcing) kini hanya boleh untuk 4 jasa penunjang: kebersihan, penyediaan makanan pekerja, keamanan, dan angkutan pekerja (Pasal 95). Jika pekerja alih daya dipakai untuk kegiatan yang langsung berhubungan dengan produksi, hubungan kerjanya demi hukum beralih ke perusahaan pengguna (Pasal 98). Penyesuaian wajib selesai paling lambat 28 Oktober 2027 (Pasal 306).

Dampaknya bagi UMKM

Banyak UMKM memakai tenaga dari vendor untuk kasir, admin, sales lapangan, atau operator produksi. Menurut analisis kami, posisi-posisi tersebut kemungkinan besar tidak termasuk 4 jasa penunjang di atas. Pilihannya adalah merekrut langsung dengan PKWT atau PKWTT, atau mengalihkan pekerjaan itu sepenuhnya ke pihak lain melalui skema yang bukan penyediaan tenaga kerja.

Perjanjian alih daya yang sudah berjalan

Perjanjian alih daya yang disepakati sebelum 28 Oktober 2026 tetap berlaku sampai berakhir (Pasal 306 ayat 2). Meski begitu, perusahaan pengguna tetap wajib menyesuaikan diri dalam 1 tahun. Mulailah dengan menginventaris semua kontrak vendor beserta tanggal berakhirnya.

Kewajiban 7–8: PHK tidak bisa sepihak, pesangon usaha menengah naik

PHK kini wajib didahului upaya pencegahan dan perundingan bipartit paling lama 30 hari kerja. Jika tidak tercapai kesepakatan, PHK baru sah setelah ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap. Tanpa kesepakatan atau putusan, PHK batal demi hukum dan pekerja wajib dipekerjakan kembali (Pasal 228).

Efisiensi tidak lagi tercantum sebagai alasan PHK

Daftar alasan PHK di Pasal 231 tidak lagi memuat “efisiensi”, yang sebelumnya diatur dalam PP 35/2021 Pasal 43. Sebelum PHK, UU juga menyebut 10 upaya pencegahan, antara lain mengurangi lembur dan sif, merumahkan pekerja sementara atau bergiliran, serta menawarkan pensiun dini sukarela (Pasal 228 ayat 2).

Menolak mempekerjakan kembali pekerja yang PHK-nya batal demi hukum diancam pidana penjara paling lama 2 tahun (Pasal 294).

Perbandingan faktor pengali pesangon (usaha menengah dan besar)

UPMK = uang penghargaan masa kerja. Tabel dasar pesangon (maksimal 9 bulan upah) dan UPMK (maksimal 10 bulan upah) tidak berubah (Pasal 232).

Simulasi: perusahaan tutup karena rugi

Ilustrasi (angka hipotetis): pekerja dengan masa kerja 5 tahun dan upah pokok + tunjangan tetap Rp6.000.000.

Kenaikannya Rp18 juta atau 60% untuk satu pekerja. Sengaja tidak membayar pesangon diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda kategori IV (Pasal 295).

Usaha mikro dan kecil tetap wajib membayar

Pesangon usaha mikro dan kecil besarnya disepakati dengan pekerja, tetapi kewajiban membayarnya tetap ada (Pasal 250). Tuangkan kesepakatan itu dalam perjanjian bersama yang ditandatangani kedua pihak.

Kewajiban 9: dana cadangan pesangon, komite K3, dan laporan ke pengawas

Usaha menengah dan besar wajib menyediakan dana cadangan pesangon yang dikelola lembaga pemerintah (Pasal 253). Besaran dan mekanismenya menunggu Peraturan Pemerintah, tetapi sanksinya sudah ditetapkan, mulai dari peringatan tertulis sampai pencabutan perizinan berusaha. Usaha mikro dan kecil dikecualikan.

Komite K3 dan SMK3

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) wajib bagi perusahaan dengan minimal 100 pekerja atau berisiko tinggi (Pasal 130). Kewajiban membentuk komite K3 di Pasal 131 tidak menyebut batas jumlah pekerja, sementara rinciannya akan diatur dengan PP (Pasal 133). Panitia Pembina K3 (P2K3) yang sudah ada otomatis menjadi komite K3 (Pasal 307).

Pengawasan dan pelaporan

Pemberi kerja wajib melaporkan kondisi ketenagakerjaan dan menindaklanjuti rekomendasi pengawas (Pasal 264). Kelalaian atas kewajiban ini diancam pidana penjara paling lama 2 tahun (Pasal 296). Pengawasan ketenagakerjaan dipindahkan ke unit kerja Kementerian Ketenagakerjaan, dengan masa peralihan 2 tahun (Pasal 258 dan 302).

Checklist kepatuhan UMKM sebelum 28 Oktober 2027

Kerjakan urutan berikut supaya penyesuaian tidak menumpuk di akhir masa transisi.

1. Tentukan kelas usaha (mikro, kecil, atau menengah) berdasarkan omzet dan modal menurut PP 7/2021.
2. Inventaris semua PKWT: cek apakah tertulis dan berbahasa Indonesia, hitung batas 2 + 1 + 1 tahun, dan catatkan PKWT baru dalam 3 hari kerja.
3. Perbarui template PKWTT dan surat pengangkatan: masa percobaan tertulis, maksimal 3 bulan, upah minimal 75%.
4. Kembalikan ijazah yang masih ditahan, kecuali yang terkait pelatihan berbiaya perusahaan berdasarkan perjanjian tertulis.
5. Susun struktur dan skala upah, lalu lampirkan pada Peraturan Perusahaan.
6. Revisi Peraturan Perusahaan: istirahat panjang 30 hari, cuti melahirkan, perintah lembur tertulis atau digital, dan masa berlaku surat peringatan.
7. Audit kontrak alih daya: hanya 4 jasa penunjang yang boleh dipertahankan.
8. Buat SOP PHK: upaya pencegahan, perundingan bipartit 30 hari kerja, dan perjanjian bersama.
9. Anggarkan dana cadangan pesangon (usaha menengah) sambil menunggu PP.
10. Bentuk komite K3 dan siapkan pelaporan kondisi ketenagakerjaan.

Kendala yang sering terjadi

Kendala yang paling sering adalah PKWT lama yang sudah berjalan lebih dari 4 tahun. Ketentuan peralihan (Pasal 300–309) tidak mengatur nasib PKWT yang sedang berjalan, sehingga keputusan untuk memperpanjang atau mengangkat pekerja menjadi karyawan tetap sebaiknya dikaji kasus per kasus. Untuk menata dokumen usaha sekaligus, lihat juga panduan NIB dan perizinan UMKM di OSS RBA.

FAQ UU ketenagakerjaan baru bagi UMKM

Saatnya menata ulang dokumen ketenagakerjaan UMKM Anda

UU ketenagakerjaan baru bagi UMKM menuntut perubahan nyata pada kontrak, penggajian, dan prosedur PHK, terutama bagi usaha menengah yang tidak lagi mendapat keringanan. Masa transisi satu tahun terdengar panjang, tetapi revisi PKWT, Peraturan Perusahaan, dan kontrak alih daya membutuhkan waktu.

Dasar hukum dan sumber

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan — JDIH BPK
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK — peraturan.go.id
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan — peraturan.go.id
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM — peraturan.go.id
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang — peraturan.go.id

Informasi per November 2026. Ketentuan dapat berubah setelah Peraturan Pemerintah pelaksana UU 27/2026 terbit; konsultasikan kondisi spesifik usaha Anda.