Layanan Kepatuhan Perusahaan

Pelaporan & Pengkinian Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)

Setiap perusahaan wajib memberi tahu pemerintah siapa orang yang sebenarnya memiliki dan mengendalikan perusahaan tersebut, lalu memperbarui informasinya setiap tahun. NPC Office membantu dari menentukan siapa pemilik manfaatnya, menyiapkan dokumen, hingga pelaporannya di sistem AHU Online.

Rp750.000per pelaporan

Berlaku untuk pelaporan pertama, pelaporan karena ada perubahan, maupun pengkinian tahunan. Pelaporan pemilik manfaat tidak dikenakan biaya negara (PNBP).

Apa itu pemilik manfaat?

Pemilik manfaat (beneficial owner) adalah orang perseorangan, bukan perusahaan, yang pada kenyataannya mengendalikan atau menikmati hasil dari perusahaan. Contohnya orang yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi dan komisaris, orang yang mampu mengendalikan perusahaan, orang yang menerima keuntungan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung, atau pemilik sebenarnya dari dana atau saham perusahaan (Permenkum Nomor 2 Tahun 2025, Pasal 1 angka 2).

Tujuannya agar perusahaan tidak disalahgunakan, misalnya untuk menyamarkan pemilik sebenarnya dalam pencucian uang atau pendanaan terorisme. Karena itu, pemerintah perlu mengetahui orang di balik setiap perusahaan.

Siapa yang wajib melapor?

Semua korporasi berikut wajib menetapkan dan melaporkan pemilik manfaatnya: perseroan terbatas (termasuk PT Perorangan), CV, Firma, persekutuan perdata, yayasan, perkumpulan, dan koperasi (Permenkum Nomor 2 Tahun 2025, Pasal 2).

Kapan harus dilaporkan?

  1. Saat pendirianInformasi pemilik manfaat disampaikan bersamaan dengan pendaftaran pendirian badan usaha.
  2. Saat ada perubahanMisalnya pemegang saham, pengurus, atau struktur kepemilikan berubah sehingga pemilik manfaatnya ikut berubah.
  3. Setiap tahunPerusahaan wajib melakukan pengkinian informasi pemilik manfaat secara berkala setiap satu tahun sekali, walaupun tidak ada perubahan (Pasal 3).

Apa risikonya jika tidak dilaporkan? Perusahaan yang tidak melaporkan pemilik manfaatnya dapat dikenai sanksi administratif. Penjelasan dalam lampiran Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 menyebut sanksi terberatnya berupa pemblokiran akses AHU Online, sehingga perusahaan tidak dapat mengubah anggaran dasar, pengurus, atau kepemilikan, serta pencantuman dalam daftar hitam yang diumumkan secara online.

Dokumen yang disiapkan

  1. Surat kuasa dari direksi kepada notaris untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat.
  2. Surat pernyataan direksi yang menyebutkan nama pemilik manfaat.
  3. Surat persetujuan dari orang yang ditetapkan sebagai pemilik manfaat.
  4. Data identitas pemilik manfaat.

Tim kami menyiapkan draf surat-surat tersebut. Anda cukup memeriksa dan menandatanganinya.

Ajukan layanan

Data Anda hanya dipakai untuk menjawab permintaan ini (Kebijakan Privasi).

Terima kasih, permintaan Anda sudah kami terima. Tim NPC Office akan menghubungi Anda melalui WhatsApp atau email pada jam kerja, Senin–Jumat 09.00–18.00 WIB.

Punya beberapa perusahaan?

Kami dapat membantu pelaporan dan pengkinian pemilik manfaat untuk beberapa perusahaan sekaligus, termasuk perusahaan dalam satu grup.

Tanya jawab

Apakah PT Perorangan juga wajib melaporkan pemilik manfaat?

Ya. Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 Pasal 2 menyebut perseroan terbatas mencakup perseroan persekutuan modal dan perseroan perorangan, sehingga keduanya wajib menetapkan dan melaporkan pemilik manfaat.

Apakah pemilik manfaat selalu pemegang saham?

Tidak selalu. Pemilik manfaat bisa pemegang saham, tetapi bisa juga orang yang mengendalikan perusahaan atau menerima manfaatnya melalui pihak lain. Tim kami membantu menentukannya berdasarkan struktur perusahaan Anda.

Perusahaan saya tidak berubah. Apakah tetap harus melapor setiap tahun?

Ya. Pengkinian informasi pemilik manfaat wajib dilakukan secara berkala setiap satu tahun sekali, walaupun tidak ada perubahan (Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 Pasal 3).

Berapa biayanya?

Biaya layanan kami Rp750.000 per pelaporan. Pelaporan pemilik manfaat tidak dikenakan biaya negara (PNBP).

Berapa lama prosesnya?

Pelaporan di sistem AHU Online diproses seketika setelah data dan dokumen lengkap. Waktu terbanyak biasanya dipakai untuk menyiapkan dan menandatangani dokumen.

Dasar aturan: Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi (Pasal 1, 2, 3, dan lampiran) serta informasi layanan Pemilik Manfaat di laman resmi AHU Online.

NPC Office adalah penyedia jasa swasta, bukan instansi pemerintah.

Scroll to Top
Tanya Asisten AI NPC Office 👋