Layanan Ketenagakerjaan
Pembuatan & Pengesahan Peraturan Perusahaan
Perusahaan dengan 10 karyawan atau lebih wajib memiliki peraturan perusahaan yang disahkan pemerintah. NPC Office menyusun drafnya sesuai aturan ketenagakerjaan dan mengurus pengesahannya hingga selesai.
Termasuk penyusunan draf, pendampingan pembahasan dengan wakil karyawan, dan pengurusan pengesahan.
Siapa yang wajib memiliki peraturan perusahaan?
Pengusaha yang mempekerjakan paling sedikit 10 orang pekerja wajib membuat peraturan perusahaan, yang baru berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Kewajiban ini tidak berlaku bagi perusahaan yang sudah memiliki perjanjian kerja bersama (UU Ketenagakerjaan Pasal 108).
Apa saja isinya?
Paling sedikit memuat (Pasal 111 ayat 1):
- hak dan kewajiban pengusaha;
- hak dan kewajiban pekerja;
- syarat kerja;
- tata tertib perusahaan; dan
- jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.
Berlaku paling lama 2 tahun. Setelah masa berlakunya habis, peraturan perusahaan wajib diperbarui (Pasal 111 ayat 3). Kami juga melayani perpanjangan dan revisi peraturan perusahaan.
Bagaimana prosesnya?
- Pengumpulan dataKami mempelajari struktur organisasi, jam kerja, sistem upah, dan kebijakan yang sudah berjalan di perusahaan Anda.
- Penyusunan & pembahasanDraf disusun sesuai aturan ketenagakerjaan, lalu dibahas dengan memperhatikan saran wakil karyawan atau serikat pekerja (Pasal 110).
- PengesahanKami mengajukan pengesahan ke instansi ketenagakerjaan yang berwenang sampai peraturan perusahaan disahkan.
Ajukan layanan
Butuh kontrak kerja karyawan juga?
Kami juga membuat perjanjian kerja karyawan kontrak maupun tetap agar selaras dengan peraturan perusahaan Anda.
Tanya jawab
Perusahaan saya punya kurang dari 10 karyawan. Apakah perlu?
Belum wajib, tetapi tetap disarankan agar hak, kewajiban, dan tata tertib kerja jelas sejak awal dan mengurangi risiko perselisihan.
Berapa lama peraturan perusahaan berlaku?
Paling lama 2 tahun sejak disahkan, dan wajib diperbarui setelah masa berlakunya habis (UU Ketenagakerjaan Pasal 111 ayat 3).
Apakah karyawan harus dilibatkan?
Ya. Peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan wakil karyawan, atau pengurus serikat pekerja bila sudah ada.
Perusahaan kami sudah punya perjanjian kerja bersama (PKB). Masih perlu peraturan perusahaan?
Tidak. Kewajiban membuat peraturan perusahaan tidak berlaku bagi perusahaan yang sudah memiliki perjanjian kerja bersama.
Dasar aturan: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 108 sampai 111) beserta perubahannya.
NPC Office adalah penyedia jasa swasta, bukan instansi pemerintah. Harga dapat berubah; penawaran resmi dari tim kami menjadi acuan akhir.